Front Islam Tolak Demokrasi dan Parlemen di Suriah

Aleppo – Aliansi baru yang dibentuk sejumlah faksi terkemuka pejuang Suriah, Front Islam, baru-baru ini mengumumkan sikap politiknya terkait konflik yang berlangsung di Suriah. Front yang tergabung dari 6 faksi besar pejuang Suriah itu menegaskan, menolak demokrasi dan akan mendirikan sebuah Negara Islam di Suriah.Dilansir Sky News Arabia, Rabu (27/11), Front Islam juga berjanji akan melindungi hak-hak minoritas dalam naungan Syari’at Islam dan membangun sistem pemerintahan

Negara atas dasar Musyawarah.

Dalam pernyataanya yang dipublikasikan Selasa kemaren (26/11) tersebut, Front Islam  mengatakan telah membentuk formasi militer politik Islami lagi komprehensif yang bertujuan menggulingkan rezim Bashar Al Asad secara sempurna di Suriah dan mendirikan sebuah Negara Islam.

Pernyataan itu menambahkan bahwa kedaulatan Negara yang akan dibentuk tersebut di bawah Syari’at Allah. “Syari’at Allah menjadi satu-satunya refrensi, sumber hukum, mengarahkan dan mengatur semua perbuatan invidu, masyarakat dan Negara” tegas pernyataan tersebut seraya menambahkan bahwa Front Islam menolak tegas sekulerisme dan Negara sipil.

Front yang dideklarasikan minggu lalu itu kembali menegaskan, menolak demokrasi dan parlemen. Karena, kedua hal tersebut dibangun di atas undang-undang perwakilan dari diri mereka sendiri. “Sementara di Islam; ketentuan hukum hanya milik Allah” tegasnya.

Di akhir pernyataan, Front Islam menegaskan menolak setiap proyek untuk memecah belah di Suriah. Aliansi mujahidin itu juga menyatakan akan menyambut baik setiap orang dari seluruh dunia yang ingin berjuang di barisan pejuang Suriah, meskipun itu anggota organisasi Al Qaidah.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 6 faksi terkemuka pejuang Suriah minggu lalu membentuk aliansi brigade pejuang yang dinamakan dengan Front Islam. Faksi-faksi itu adalah Liwa Tauhid, Ahrar Sham, Jaisy Islam, Uluwiyah Shuqur Sham, Liwa Haq, Brigade Anshar Al Sham dan Jabhah Islamiyah Kurdiyah.