Reaksi Penolakan Atas Undang-undang Demonstrasi Di Mesir

Sikap arogan otoritas militer Mesir terhadap demonstran anti kudeta makin mendapat penolakan dari banyak kalangan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Demonstrasi pada 25 November lalu beberapa pihak melakukan protes dan menolak peraturan tersebut karena dipandang bertentangan dengan hak-hak demokrasi. 

Reaksi tak hanya datang dari kubu pro Mursi, tapi juga datang dari gerakan oposisi terbesar dan salah satu pencetus revolusi 25 Januari, yaitu Gerakan Pemuda 6 April. Dalam situs resminya Pemuda 6 April menyampaikan penolakan tegas terhadap undang-undang demonstrasi yang dikeluarkan oleh presiden sementara, Adly Mansour. Mereka menilai undang-undang ini melawan kehendak rakyat di tengah kondisi negara yang kehilangan institusi terpilih yang mewakili rakyat. Kebijakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang, meskipun masih simpang siur antara perdebatan politik dan hak asisi manusia.

Mereka menyatakan akan terus memperjuangkan tuntutan terhadap hak asasi, keadilan, kebebasan dan akan terus melawan kepentingan yang bertentangan dengan kekebasan rakyat. Mereka juga menegaskan akan berdiri melawan rezim manapun yang berfikir untuk menggagalkan revolusi Januari dan mengkudeta tuntutannya. 

Gerakan Pemuda 6 April merupakan kelompok pemuda oposisi yang mulai muncul di Mesir sejak tahun 2008. Gerakan ini merupakan salah satu pencetus meletusnya revolusi 25 Januari 2011. Pada era pemerintahan Mursi, gerakan ini termasuk paling aktif menentang pemerintah.